Home / Nasional / Pemprov Lampung Entaskan 41% Desa Sangat Rentan Pangan

Pemprov Lampung Entaskan 41% Desa Sangat Rentan Pangan

 BeritaBerlian.com, Bandar
Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam kurun waktu
2012-2016 berhasil menurunkan 41% desa berkategori sangat rentan dari
172 desa menjadi 101 desa. Selain itu, dalam kurun waktu yang sama
menurunkan desa rentan pangan dari 512 menjadi 312 desa. 
Atas
keberhasilan itu, sejak 2016 Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur
Muhammad Ridho Ficardo-Bachtiar Basri bersama pusat kemudian mempertajam
program tersebut menjadi Kawasan Ketahanan Mandiri Pangan (KMP).
“Setelah lepas dari status sangat rentan dan rentan, Pemprov Lampung
ingin lebih banyak kawasan menjadi tahan pangan. Pada akhirnya, kita
ingin tidak hanya tahan pangan, tapi juga berdaulat secara pangan,” kata
Gubernur Ridho Ficardo, Kamis 24-8-2017.
Sebagai
kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, Gubernur Ridho tetap mengacu
pada peta ketahanan dan kerentanan pangan dalam merancang program.
Program unggulan Pemprov Lampung seperti Gerbang Desa Saburai juga
diarahkan pada desa-desa sangat rentan dan rentan pangan. 
Pada
kurun waktu 2012-2016, dana yang dikucurkan untuk mengentaskan desa
tersebut mencapai Rp73,6 miliar dengan menjangkau 97 desa dan 7.660
rumah tangga di 15 kabupaten dan kota. Strategi yang diterapkan dengan
membentuk 383 kelompok afinitas. Sebanyak 145 (37%) di antaranya di
bidang on farm seperti budidaya pertanian, peternakan itik, budidaya
ikan, penggemukan sapi, kerbau, kambing, dan sarana produksi pertanian. 
Kemudian,
121 kelompok afinitas di bidang off farm seperti pengolahan hasil
pertanian, home industry kripik pisang, gula aren, dan kopi bubuk. Ada
juga 117 kelompok (34%) yang non-farm seperti usaha simpan pinjam,
produksi batu-bara, dan geribik. “Proses pengentasan desa-desa ini masih
berjalan dengan mengucurkan dana Rp100 juta per desa,” kata Gubernur
Ridho.
Besarnya dampak
penurunan status desa sangat rentan itu, kemudian membuat Pemprov
Lampung melalui Dinas Ketahanan Pangan melanjutkannya dengan
menggabungkan lima desa dalam satu kelompok dengan pendekatan usaha
berbasis sumber daya lokal. Sejak 2015, Pemerintahan Gubernur Ridho
membentuk enam KMP yang difokuskan di Kabupaten Way Kanan, Tanggamus,
Tulangbawang, Lampung Utara, Lampung Selatan, dan Lampung Barat. 
Menurut
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, Kusnardi, KMP merupakan
perluasan skala usaha dengan menggabungkan semua potensi desa yang
berdekatan. “Kegiatannya pemberdayaan masyarakat, penguatan kelompok,
dan kelembagaan,” kata Kusnardi.
Stratefi
pengembangan KMP yang dikembangkan Pemprov Lampung dibagi lima tahapan
yang dimulai sejak 2015. Pada tahap persiapan di 2015, difokuskan pada
seleksi lokasi, apresiasi pengembangan kawasan, peltihan, dan
pendampingan. Seleksi lokasi berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan
pangan (food security dan vulnerability atlas/FSVA).
Pada
tahap kedua di 2016, fokus pada penumbuhan dan pengembangan usaha
budidaya tanaman, pemeliharaan ternak ikan oleh kelompok. Kegiatan ini
memanfaatkan dana Rp100 juta per kelompok. Program ini dilanjutkan pada
tahap pengembangan juga dengan dana Rp100 juta yang fokus pada
pengolahan hasil dan pusat pemasaran bersama. “Program ini nantinya
berlanjut pada tahap kemandirian dan keberlanjutan, sehingga benar-benar
desa yang rentan menjadi tahan pangan,” kata Kusnardi. (Humprov)

Cek Juga

Kasus Bumiputera, Arteria Dahlan Pertanyakan Urgensi Penahanan Nurhasanah

Dibaca : 338 Beritaberlian.com, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menanggapi penahanan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Send this to friend