BPS: Tiga Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung Kategori Baik

BeritaBerlian.com  Bandar Lampung – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi
Lampung mencatat tiga dari sembilan indikator Indeks Demokrasi Indonesia
(IDI) 2016 Provinsi Lampung berkategori baik dengan skor di atas 80.
Ketiga aspek tersebut yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan
lembaga demokrasi. 

Skor
aspek kebebasan sipil salah satunya dinilai dari ancaman atau penggunaan
kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan
berserikat mencapai 100. Kemudian, indikator pada aspek hak politik
salah satunya hak memilih atau dipilih mencapai 96,79. Lalu, indikator
pada aspek lembaga demokrasi salah satunya keberpihakan KPUD dalam
penyelenggaraan pemilu mencapai 100.

“IDI
bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan
demokrasi, dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi
sesuai dengan ketika aspek yang diukur,” kata Kepala Badan Pusat
Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Yeane Irmaningrum, saat menyampaikan
Berita Resmi Statistik mengenai IDI 2016, di Kantor BPS Provinsi
Lampung, Kamis (14/9/2017).

Meskipun
salah satu aspek yakni hak-kak politik bernilai di bawah 60 yakni
59,32, dua aspek lainnya yaitu kebebasan sipil dan lembaga demokrasi
masih mencapai angka sedang yakni 60,49 dan 64,31. IDI Provinsi Lampung
pada 2011, sempat mengalami perubahan hingga mencapai momen tertinggi
yaitu sebesar 74,08.

Menurut
Yeane, IDI memberi gambaran perkembangan demokrasi di masing-masing
provinsi seluruh Indonesia. Metodelogi penghitungan IDI menggunakan
empat sumber data yaitu review surat kabar lokal, review dokumen (perda,
pergub), focus group discussion (FGD), dan wawancara mendalam.

“Pertama
melalui pengumpulan surat kabar dan review dokumen mengenai fakta-fakta
di lapangan. Setelah mengumpulkan fakta itu, kami mengundang seluruh
stakeholder melakukan FGD sperti Bappeda, LSM, dan partai politik. Hasil
yang tadinya tidak terungkap menjadi terungkap. Terkahir, wawancara
mendalam yang pada akhirnya disampaikan tim para pakar pusat,” ujar
Yeane.

Pembangunan IDI,
kata Yeane, memerlukan data emprik untuk dapat dijadikan landasan
pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifikasi dan
akurat. Untuk itu, sejak 2009, dalam memberikan gambaran mengenai
perkembangan demokrasi politik di Indonesia, BPS bersama stakeholder
lain seperti Kementeria Polhukham, Bappenas, dan Kementerian Dalam
Negeri. 

BPS juga
didukung tim ahli yaitu Maswadi Rauf (Universitas Indonesia), Musdah
Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Syarif Hidayat (LIPI), Abdul Malik
Gismar (Universitas Paramadina) untuk merumuskan pengukuran IDI. “Dari
pakar itu, mereka mereview untuk akhirnya hasil tersebut merupakan dari
keseluruhan indikator. Jadi, prosesnya memang cukup panjang,” kata
Yeane. (*)