Dibaca : 500
BeritaBerlian.com, Jakarta – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo
menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Tahun 2017, sebagai langkah koordinasi dan
penyelarasan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pusat. Menurut Ridho,
pengelolaan keuangan daerah dan pusat harus selaras sebagai bagian
akuntabilitas.
“Pemerintah
Provinsi harus mendengar, berkoordinasi, dan menyelaraskan kebijakan
pemerintah daerah dan pusat terkait pengelolaan keuangan,” ungkap
Ridho, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis 14 September 2017.
Bersama Ridho, tampak hadir Asisten Administrasi Umum
Hamartoni Ahadis dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Minhairin. lansir inspiratif.co.id
Pada rakernas
yang dibuka Presiden RI Joko Widodo ini, Gubernur Ridho menekankan
Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menjaga pelaporan keuangan
membaik. “Laporan keuangan juga dijadikan dasar pengambilan keputusan
dalam meningkatkan manfaat bagi masyarakat secara luas,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Lampung itu.
Pada
sesi pemaparan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa
setiap rupiah APBN dan APBD merupakan amanat yang harus dikelola
profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada masyarakat.
“Untuk itu, pengelolaan keuangan dilaksanakan efektif dan efisien dalam
menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, mengurangi
kesenjangan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, dan layanan
kesehatan masyarakat,” kata Sri Mulyani.
Pemerintah
mengharapkan kegiatan Rakernas ini dapat membangun semangat bersama
untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Dengan demikian, kata Sri Mulyani, APBN dan APBD dapat digunakan
efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Rakernas
ini, menurut Ketua Umum Rakernas, Firmansyah Nazarudin, untuk
meningkatkan komitmen pimpinan lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota
dalam kualitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, membangun
kesadaran bahwa tujuan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan
akuntabel adalah mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan.
Kemudian,
meningkatkan pemanfaatan informasi yang tersaji pada laporan keuangan
sebagai dasar pengambilan keputusan datam rangka meningkatkan manfaat
bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan sinergi penerapan akuntansi
berbasis aktual dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan keuangan negara. Selain itu, memberikan apresiasi bagi yang
laporan keuangannya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata
Firmansyah Nazarudin. (red)
BeritaBerlian Berimbang & Independen 
BeritaBerlian.com, Jakarta – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo
buy levaquin sale levaquin 500mg sale
Discover a realm of magic and adventure! Lucky Cola
You have noted very interesting details! ps nice site.Leadership