Menurut anggota Komite 1 DPD RI yang salah satu bidang tugasnya membidangi masalah pemekaran DOB, pemerintah pusat masih menahan pemekaran salah satu alasan keterbatasan anggaran.

“Perlu kerja panitia untuk mendapatkan persetujuan lebih dulu dari pemerintah daerahnya, terutama pemerintah provinsi,” ujar Andi Surya kepada Kantor Berita RMOLLampung, Jumat (11/5)

Kebijakan moratorium DOB dari Pemerintah Pusat yang salah satu alasannya adalah keterbatasan anggaran pembiayaan APBN lainnya itu, menurut Andi Surya, bersifat sementara.  Lansir rmollampung.com

“Moratorium DOB ini tentu bersifat sementara. Komite 1 DPD RI juga sedang mengevaluasi ulang terkait evaluasi usulan DOB yang masuk. Ada DOB-DOB yang cukup mendesak untuk diperjuangkan,” katanya. [*]