Home / Daerah / Kesbangpol : Sekitar 50 Ormas di Pesawaran non Aktif

Kesbangpol : Sekitar 50 Ormas di Pesawaran non Aktif

Beritaberlian.com, GEDONGTATAAN – Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pesawaran hingga akhir 2017, sekitar 50 Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dinyatakan sudah tidak aktif. Hal tersebut menyusul telah habisnya masa Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat.

Bahkan, dari 78 Ormas dan LSM yang masih aktif saat ini, sebanyak 10 Ormas dan LSM akan segera habis masa berlakunya pada tahun 2018 ini, diantaranya yakni Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Komite Wartawan Pesawaran (KWP), Hati Nurani Rakyat Jaya (Hanuraja), Pengurus Pencak Silat Badik Lampung, Gerakan Nurani Cahaya Rakyat (Gencar), Lembaga Pendukung Pembangunan Pesawaran (LPPP), Gerakan Pemuda Pemantau Korupsi (GPPK), Ikatan Keluarga Besar Suwiji (IKBS), Forum Pedagang Kaki Lima (FPKL) dan Lembaga Pengawas Indenpenden Indonesia (LPII).

“Jumlah antara yang aktif dan sudah tidak aktif ini terhitung sejak 2008 lalu, karena dari jumlah Ormas maupun LSM yang pernah terdaftar dengan masa berlaku SKT lima tahun tersebut telah habis dan hingga saat ini belum diperpanjang kembali,” kata Kepala Badan Kesbangpol Pesawaran Fatturozi melalui Kepala Sub Bidang Pembinaan Ormas, Pol dan LSM, Rendi Ferdian kepada Radar Pesawaran, Senin (2/4).

Dikatakanya, meskipun SKT Ormas dan LSM tersebut masa berlaku SKT nya telah habis, namun bukan berarti tidak dapat lagi melaksanakan aktifitasnya sesuai dengan Anggara Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) masing-masing. Hanya saja mereka tidak berhak ketika menerima bentuk bantuan apapun yang sumbernya dari pemerintah dan tidak difasilitasi oleh pihak Kepolisian dan Kesbangpol ketika ingin menggelar aksi dan kegiatan lainnya. “Karena yang berhak membubarkan Ormas dan LSM itu ranahnya Pengadilan, kita hanya mengikuti sanksi-sanksi sesuai dengan aturan yang ada saja,” terangnya.

Dan bagi Ormas dan LSM yang sudah tidak aktif atau masa berlaku SKT nya telah habis, lanjut Rendi, kapan pun masih dapat mengajukan perpanjangan. Namun, harus memenuhi aturan sesuai dengan UUD nomor 16 tahun 2017 tentang pengesahan Perpu nomor 2 tahun 2017, dimana SKT tersebut yang berhak mengeluarkan adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Dan itu berlaku tidak hanya bagi organisasi yang tidak aktid saja, tapi berlaku juga bagi pembentukan oraganisasi-organisasi baru. Karena sekarang yang berhak mengeluarkan SKT adalah Mendagri,” jelasnya.

Sedangkan untuk proses perpanjangan SKT sendiri, tambahnya, masing-masing Ormas dan LSM harus kembali menyerahkan persyaratan seperti akta pembantukukan, AD/RT, domisili, NPWP, KTP pengurus dan lainnya. “Jadi kita hanya menyiapkam blanko dan memverifikasinya saja. Kemudian baru kami kirimkan melalui pos dan kemungkinan dalam proses ini memakan waktu sekitar 30 hari,” tandasnya.(*)

Cek Juga

Bupati Lampung Selatan Sampaikan Raperda Perubahan APBD TA 2020

Dibaca : 221   Beritaberlian.com, KALIANDA  – Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto menyampaikan Rancangan Peraturan …

Send this to friend