Home / Daerah / Pemkab Pesawaran Minta Desa Ikut Berpartisipasi Dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Pemkab Pesawaran Minta Desa Ikut Berpartisipasi Dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Beritaberlian.com, GEDONGTATAAN – Pemerintah desa di Kabupaten Pesawaran diminta untuk dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satunya yakni dengan mengalokasikan pendapatan desa berupa pemberian beasiswa, penyediaan bahan belajar hingga penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 11 tahun 2016 tentang Pendidikan Berbasis Budaya.

Menurut Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pesawaran, Bumairoh bahwa dalam pasal 30 dalam Perda yang merupakan hasil inisiatif DPRD ini, pemerintah desa dapat ikut meningkatkan fungsi pendidikan melalui pemberian beasiswa bagi warganya yang berprestasi dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Kemudian, memberikan bantuan biaya pendidikan bagi warganya yang terancam putus sekolah pada pendidikan dasar, penyediaan bahan belajar untuk pendidikan luar sekolah serta penyelenggaraan PAUD.

Selain itu, Pemerintah Desa dapat memberikan sumber daya untuk penyelenggaraan pendidikan, berupa penyediaan lahan untuk pembangunan satuan pendidikan dan olahraga, pemberian bantuan stimulan untuk pembinaan keolahragaan, memberikan sarana prasarana pendidikan, olahraga, dan peribadatan serta penyelenggaraan kegiatan keagamaan, olahraga, kursus dan pelatihan, taman bacaan masyarakat serta kelompok belajar masyarakat atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dan itu semua bisa dianggarkan melalui dana APBDes masing-masing. Namun, hal ini tidak diharuskan bagi setiap, karena sampai saat ini belum ada desa yang melakukan hal tersebut dan ini tidak menyalahi aturan, karena dasar mereka kan sudah ada yaitu Perda tentang Pendidikan Berbasi Budaya ini,” ujar Bumairoh, Kamis (5/4).

Selain pemerintah desa, lanjut Bumairoh, dalam pasal 28, pemerintah daerah harus menjamin tersedianya anggaran pendidikan paling kurang 20 persen dari APBD setiap tahun untuj penyelenggaraan fungsi pendidikan serta menjamin pendidikan dasar bebas pungutan pada satuan pendisijan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. “Memang sejauh ini kabupaten ini baru dapat menganggarkanya dibawah 20 persen. Hal itu dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Tapi kedepan pelan-pelan hal itu akan tercapai,” imbuhnya.

Bahkan menurutnya, untuk mendukung pendidikan di Kabupaten Pesawaran, dalam pasal 31 bahwa masyarakat yang menyelenggarakan usaha berbadan hukum dan terdaftar di daerah, dapat mengalokasikan sebagian laba beraih usaha untuk membantu pendanaan pendidikan daerah. “Alokasi bantuan penyelenggaraan pendidikan daerah diperuntukan bagi satuan pendidikan yang di selenggarakan pemerintah daerah maupun masyarakat dalam bentuk bantuan hibah atau pendapatan lain yang sah,” tandasnya. (*)

Cek Juga

Bersih – bersih sampah, Wagub Chusnunia Peringati Puncak World Cleanup Day

Dibaca : 221 Beritaberlian.com, Bandar Lampung —– Acara Puncak Peringatan World Cleanup Day Tahun 2020 di …

Send this to friend