Puji Pemprov, Pusat Minta Dua Perusahaan Percepat JTTS

BeritaBerlian.com, Jakarta – Rapat
koordinasi dan evaluasi percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera
(JTTS) memutuskan memanggil PT Great Giant Pineapple (GGP) dan PT
Lambang Jaya dalam lanjutan pembebasan lahan ke Istana Presiden.
Pembebasan di kedua lahan tersebut dinilai masih alot. 

Padahal
tenggat pembebasan lahan seharusnya selesai Juli-Agustus 2017. Selain
itu, rapat memutuskan meninjau lapangan guna melihat kemajuan fisik
pembangunan JTTS ruas Bakauheni-Terbanggi Besar dan Terbanggi
Besar-Pematang Panggang awal Oktober 2017. 

Rapat
menilai perlu percepatan pengadaan tanah PT GGP dan PT Lambang Jaya
dapat dipakai paling lambat 8 September 2017, sehingga tim appraisal
segera turun ke lapangan. “Kami ingin mencari solusi terbaik bagi
perusahaan yang belum memberikan izin atas penggunaan lahan yang
dilintasi jalan tol. Diharapkan pembangunan jalan tol dapat segera
dilaksanakan,” kata Deputi I Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Program
Prioritas Nasional Kantor Staf Presiden (KSP), Darmawan Prasodjo, di
Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Senin 28 – agustus -2017.

Pada
rapat koordinasi tersebut, secara umum KSP mengapresiasi Pemprov
Lampung yang berperan aktif dalam mempercepat pembangunan ruas jalan tol
Terbanggi Besar-Pematang Panggang. Pemprov dinilai bukan hanya berperan
aktif melaksanakan kebijakan, tetapi memimpin dan mengoperasionalkan
kegiatan di lapangan secara aktif. 

Dia
mengatakan selalu terdapat tantangan dalam pelaksanaan pembangunan.
“Namun yang lebih penting adalah semangat dan komitmen seluruh
stakeholder untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga bisa
makin maju ke depan,” kata Darmawan.

Sedangkan
koordinator Tim Infrastruktur Kedeputian I Kantor Staf Presiden, Febri
Calvin Tetelepta, berharap hambatan dapat segera terselesaikan. “Ini
adalah pekerjaan Presiden. Negara hadir untuk rakyat dan berupaya
mensejahterkan rakyatnya, salah satunya dengan memperbaiki
infrastruktur. Untuk itu akan dilakukan upaya-upaya yang baik agar pihak
terkait dan terlibat dalam proses pembangunan jalan tol ini sadar akan
perannya bagi pembangunan jalan tol,” ujar Febri Calvin. 

Dia
menegaskan semua kebijakan harus sesuai aturan hukum. Sehingga perlu
dijalankan berbagai tahapan seperti dialog dengan pihak terkait.
“Prinsipnya adalah rakyat atau siapa pun jangan sampai ada yang
dirugikan tetapi program percepatan pembangunan nasional ini tidak boleh
terhambat,” kata dia 

Di
sisi lain, Ketua Tim Percepatan Pembangunan JTTS, Adeham, mengatakan
tim percepatan pembangunan jalan tol menggelar secara rutin rapat
koordinasi dan evaluasi progres pembangunan jalan tol. “Hal ini menjadi
perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo melalui Kantor Staf Presiden,
karena ini termasuk Proyek Strategis Nasional,” kata Adeham. (Huprov)