Gubernur Ridho Dinilai Komit Tingkatkan Kesehatan Masyarakat Lampung

BeritaBerlian.com, Bandar Lampung – Kepala Kajian Keuangan Publik dan Kebijakan Publik, Lembaga
Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (LPEM
FEB) Universitas Indonesia, Khoirunurrofik, memuji Gubernur Lampung
Mumammad Ridho Ficardo sebagai kepala daerah berkomitmen tinggi
meningkatkan kesehatan masyarakat. Komitmen itu, diwujudkan dalam
legalitas formal sebagai dasar hukum yang mengikat. 

Wujudnya
Perda Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu
Ibu Eksklusif dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui. Kemudian, Peraturan
Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Seribu Hari Pertama
Kehidupan Melalui Pendekatan Keluarga.

“Lampung
memiliki banyak program pemerintah yang cukup berhasil seperti Germas
(Gerakan Masyarakat Hidup Sehat). Tentunya pelajaran baik ini akan
diformulasikan untuk menjadi percontohan di tingkat nasional yang akan
diperkenalkan ke daerah lain,” kata khoirunurrofik pada acara Focus
Group Discussion (FGD) dalam rangka melakukan kajian kapasitas
kelembagaan gizi di Indonesia di Hotel Sheraton, Selasa 5-september-2017.

Selain
peduli terhadap kesehatan masyarakat, Khoirunurrofik juga mengadakan
penelitian yang terfokus permasalahan stunting (kegagalan dalam mencapai
tinggi badan normal pada bayi). “Kami akan melaksanakan penelitian di
Lampung Utara sebagai salah satu sample di Lampung,” kata dia. 

Dalam
kesempatan tersebut hadir mewakili Gubernur Lampung Asisten Bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Heri Suliyanto. Dia mengapresiasi
FGD ini sebagai langkah nyata untuk menyatukan visi, misi, dan  persepsi
khususnya program gizi. “Salah satu upaya yang berdampak penting
terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah upaya
peningkatan status gizi masyarakat. Status gizi merupakan salah satu
faktor yang menentukan kualitas hidup masyarakat yang sehat dan
sejahtera,” kata Heri Suliyanto. 

Selain
itu, Heri Suliyanto, juga menjelaskan Lampung menjadi tolok ukur untuk
ketahanan pangan dan gizi nasional. “Pemerintah Provinsi Lampung terus
berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan dan gizi melalui
program-program untuk memperkokoh ketahanan pangan dan gizi, sekaligus
meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mempercepat
pencapaian Millenium Development Goals (MDGs),” kata Heri

Pemerintah
Provinsi Lampung terus berupaya meningkatan gizi dengan berbagai
program di antaranya perbaikan gizi masyarakat, aksesibilitas pangan,
pengawasan mutu, keamanan pangan, prilaku hidup bersih dan sehat, serta
penguatan kelembagaan pangan dan gizi. Dia berharap FGD ini mampu
menyatukan pandangan seluruh pemangku kepentingan sehingga program
terkait gizi mampu berjalan baik. “Semoga Provinsi Lampung mampu
memberikan program yang dapat menjadi percontohan di tingkat Nasional,”
kata Heri.

Kepala Dinas
Kesehatan Reihana menyampaikan dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan
gizi masyarakat, pihaknya melaksanakan kerjasama lintas sektor. Reihana
menambahkan dalam menuntaskan permasalahan gizi, terdapat Peraturan
Gubernur tentang Kehidupan Melalui Pendekatan Keluarga yang mencakup
seorang bayi layak mendapat makanan cukup dan ibu hamil memperoleh
pelayanan yang baik. “Seribu hari pertama juga termasuk program
kementerian kesehatan untuk memberikan pelayanan baik pada ibu dan
anak,” kata Reihana. (*)