BeritaBerlian.com, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menjadikan periode
2017-2018 sebagai tahun peningkatan mutu sekolah menengah atas (SMA) dan
sekolah menengah kejuruan (SMK). Untuk melayani 462 SMA dan 410 SMK di
seluruh Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung membentuk lima Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
kendali pembinaan SMA dan SMK sangat jauh jika semuanya harus ke Dinas
Pendidikan Provinsi. Harus dibuat terobosan agar peningkatan mutu proses
belajar mengajar tidak jauh antara SMA/SMK di kota dan pelosok. Ini
tantangan terberat, karena disparitasnya cukup jauh,” kata Gubernur
Ridho di Bandar Lampung, Senin 4 september 2017.
pembinaan SMA dan SMK didelegasikan ke lima UPTD yakni Wilayah I
meliputi Lampung Selatan, Bandar Lampung, dan Pesawaran. Wilayah II
(Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur), Wilayah III (Pringsewu,
Tanggamus, Pesisir Barat), Wilayah IV (Lampung Barat, Lampung Utara, Way
Kanan), dan Wilayah V (Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Mesuji).
kepala UPTD ini dilantik pada 11 Agustus 2017, dengan tugas membina
guru dan meningkatkan mutu proses belajar mengajar. Gubernur Ridho
mengakui, tantangan terberat yakni belum meratanya jumlah guru. Bahkan
ada sekolah yang cuma satu berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yakni
kepala sekolahnya.
mengatasi kekurangan guru tersebut, sejak 3 Mei 2017, Gubernur Ridho
mengirimkan 120 guru muda ke berbagai pelosok Lampung dalam program
Lampung Mengajar. “Lampung Mengajar diharapkan dapat memberikan
pendidikan yang layak dan terbaik kepada seluruh anak-anak di pelosok
Lampung. Supaya semua anak Lampung memiliki kualitas yang sama,” kata
Gubernur Ridho.
Mengajar merupakan program unggulan Gubernur Lampung dalam mengatasi
kebutuhan guru di daerah terpencil, terluar, dan terisolir. Guru yang
dikirim, kata Ridho, adalah para sarjana pendidikan yang kompeten dari
seluruh perguruan tinggi yang diseleksi secara transparan oleh Lembaga
Pengabdian Masyarakat Universitas Lampung.
UPTD inilah saya meminta agar dapat memantau Lampung Mengajar, melayani
kebutuhan guru seperti kenaikan pangkat berkala, pengesahan kurikulum,
dan kebutuhan mendesak guru lainnya. Jadi, para guru tak perlu harus
jauh ke Bandar Lampung. Cukup datang ke UPTD Wilayah, agar tidak
mengganggu proses belajar mengajar,” kata Ridho.
kewenangan pembinaan SMA/SMK beralih dari kabupaten/kota ke provinsi
pada 1 Januari 2017, menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung,
Sulkpakar, urusan pendidik dan tenaga kependidikan, masih berpusat di
Bandar Lampung. Jumlahnya mencapai 26 ribu, terdiri dari 9.712 guru SMA
dan 8.054 guru SMK.
Dengan
terbentuknya lima UPTD tersebut, Sulpakar meminta para pendidik dan
tenaga kependidikan lebih fokus menangani kegiatan belajar mengajar dan
jangan terganggu urusan administrasi.
“Hal penting dari pembentukan UPTD
ini adalah pembinaan dan monitoring. Kita tidak ingin ada anak sekolah
tidak belajar karena tidak ada guru. Semua akan kita monitor bersama
MKKS (Musyarawarah Kerja Kepala Sekolah). Pak Gubernur sangat konsen
terhadap peningkatan mutu ini, karena mutunya memang belum merata,” kata
Sulpakar. (*)
buy levaquin 500mg without prescription buy levofloxacin for sale
Experience non-stop action and adventure! Lucky Cola