Hingga Agustus, Pendapatan Provinsi Lampung Tembus Rp 4,5 Triliun

BeritaBerlian.com, Bandarlampung – Pendapatan Provinsi Lampung setiap
tahun terus meningkat. Tren pendapatan Provinsi Lampung dari tahun ke
tahun, terutama sejak 2013 pendapatan Provinsi Lampung terus naik.
Hingga Agustus 2017, target mencapai Rp6,7 triliun. Lansir muaramedia.com

 

Menurut Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi
Lampung, Hamartoni Ahadis, realisasi pendapatan Provinsi Lampung
mencapai Rp4,5 triliun atau 67,08 % dari target Rp6,7 triliun. Perolehan
tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan
dan pendapatan lain yang sah.

 

Perinciannya, perolehan PAD mencapai Rp1,6 triliun
(61,89%) dari target Rp2,6 Triliun. Kemudian, dana perimbangan Rp2,8
triliun (70,56%) dari target Rp4 triliun dan Pendapatan lain yang sah
Rp25 miliar (59,48%) dari target Rp43 miliar.

 

“Pencapaian target PAD harus menjadi perhatian. Untuk
itu diharapkan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) berupaya
maksimal dalam mencapai target pendapatan dan berupaya menggali potensi
baru di Provinsi Lampung,” ujar Hamartoni Ahadis saat memimpin Rapat
Koordinasi Pendapatan Provinsi Lampung Tahun 2017, di Ruang Abung Balai
Keratun Kantor Gubernur Lampung, Rabu (20/9/2017).

 

PAD Provinsi Lampung diperoleh dari pajak daerah,
retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD
yang sah. Pajak dan retribusi itu menyumbang hampir 90% belanja daerah
dalam APBD. 

 

“Tahun ini pajak yang diterima melalui pajak kendaraan
bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor(BBNKB), pajak bahan
bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan tanah, dan pajak
rokok. Totalnya mencapai Rp2 triliun dan diharapkan dengan kebijakan
pemutihan pajak, semoga dengan kebijakan ini meningkatkan PAD Provinsi
Lampung,” ujar Hamartoni.

 

Untuk sumber pendapatan lain yang sah, Provinsi Lampung
mengandalkan kinerja Badan Layanan Umum daerah (BLUD) terbesar Rumah
Sakit Umum Abdoel Moeloek, yang pada 2018 diproyeksikan mencapai Rp180
miliar. Sedangkan penyertaan modal bertumpu pada Bank Lampung Rp27
miliar. “Ke depan, penerimaan pendapatan daerah dapat diperoleh bukan
hanya mengandalkan sektor pajak kendaraan,” kata Hamartoni.

 

Pada bagian lain, Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung, Piterdono mengatakan PAD merupakan salah satu
indikator kemandirian daerah. Sumber penerimaan daerah yang perlu terus
ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang
diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kegiatan
pembangunan. 

 

“Dengan pemberlakukan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah tentunya banyak kewenangan dari provinsi yang beralih
ke pemerintah pusat yang membuat potensi pendapatan pemerintah provinsi
menurun. Namun demikian, banyak peluang yang dapat digali untuk
meningkatkan pendapatan daerah,” kata Pieterdono. 

Piter menuturkan perlunya evaluasi sebagai gambaran tentang hambatan
tantangan maupun peluang dalam pengelolaan PAD. “Bila dilihat dari
capaian target pendapatan daerah pada APBD Murni 2017 sampai Agustus
2017, masih ada SKPD belum mencapai target 50%, untuk itu SKPD pengelola
pendapatan dalam pencapaian target 2017, harus memetakan kendala dan
permasalahan SKPD pada pencapaian target dan menggali potensi PAD,”
 kata Piterdono. (red)