BeritaBerlian Berimbang & Independen 
Beritaberlian.com, Bandarlampung,-Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal, DPRD mendorong percepatan kelanjutan pembangunan Kota Baru, sejak beberapa tahun, Sabtu (22/6/2019).
“Sebenarnya dari beberapa tahun anggaran yang lalu kami selalu mendorong percepatan pembangunan Kota Baru. Namun, Pemprov Lampung saat itu belum menganggap urgen. Kami berharap segera masuk dalam agenda prioritas,” ujar Dedi.
Wakil Ketua DPRD Lampung dari Fraksi Partai Golkar Ismet Roni menyatakan DPRD siap membahas anggaran pembangunan Kota Baru dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung.
“Memang sesuai dengan konsep awal, kami mendukung Pak Gubernur untuk melanjutkan pembangunan Kota Baru,” katanya, Sabtu (22/6/2019).
Ismet menjelaskan tim DPRD akan membahas anggaran kelanjutan pembangunan Kota Baru bersama tim anggaran Pemprov Lampung.
“Nanti kami bahas bersama, diskusi dengan tim anggaran pemprov. Saya yakin di DPRD semua (anggota) setuju,” ujarnya.
Sementara Biro Perlengkapan Pemprov Lampung menyambut penegasan Gubernur Arinal dengan memulai penyusunan program lanjutan Kota Baru. Rencananya, Senin (24/6/2019) besok akan ada rapat beberapa instansi terkait.
“Insya Allah Senin depan kami akan rapat bersama instansi terkait, seperti Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan Staf Ahli, untuk merumuskan konsep pembangunan Kota Baru,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Biro Perlengkapan Meydianra Eka Putra, Jumat (21/6). “Setelah itu, kami sampaikan kepada Pak Gubernur Arinal Djunaidi,” imbuhnya.
Secara keseluruhan, lahan untuk pusat pemerintahan baru Provinsi Lampung di Kota Baru mencapai 1.308 hektare. Dari jumlah tersebut, 450 hektare di antaranya khusus untuk bangunan perkantoran.
Meydianra menjelaskan, sisanya, pemprov berencana menggandeng beberapa perguruan tinggi yang ingin menambah gedung.
Seperti Universitas Lampung dan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
“Selain itu, dalam masterplan, nanti akan lengkap dengan hutan kota, mengingat Kota Baru berbatasan dengan wilayah register,” kata Meydianra.
“Jadi, ada pesan khusus di sana ketika ada hutan kota dan lahan register. Selain menjadi paru-paru kota, lahan di sana bisa jadi Grand City sebagai salah satu destinasi wisata. Dengan harapan, jangan sampai ketika memasuki hari libur, Kota Baru jadi kota hantu (sepi),” lanjutnya.
Selain itu, Meydianra menerangkan perpindahan pusat pemerintahan Provinsi Lampung dari Kota Bandar Lampung ke Kota Baru, Lampung Selatan, akan mengurai kemacetan sekaligus memeratakan pembangunan.
“Ini pendapat saya secara pribadi. Selain mengurangi kemacetan, juga akan ada pemerataan pembangunan,” ujarnya.
Mengenai infrastruktur, Meydianra mengungkapkan Kota Baru sudah memiliki gardu induk listrik.
Kemudian sudah terbangun jalan, meskipun saat ini mulai mengalami kerusakan di beberapa titik. “Rencananya tahun ini ada perbaikan jalan dari Dinas Pekerjaan Umum menuju Kota Baru,” katanya.
(Kendati demikian, pihaknya tetap menunggu arah kebijakan resmi Gubernur Arinal, apakah pembangunan Kota Baru masuk dalam skala prioritas atau tidak,’ imbuhnya. (Adv)
