Lampung Siap Jadi Pusat Pemerintahan RI, Puluhan Tokoh Temui Ketua MPR RI

Gagasan yang telah dimulai oleh Presiden Soekarno hingga pernah masuk
dalam kajian Bappenas RI di era Presiden SBY, juga diriset serius dalam
beberapa bulan terakhir oleh komponen masyarakat Provinsi Lampung lintas
sektoral yang berasal dari rektor dan akademisi
PTN dan PTS se-Lampung, legislator pusat dan daerah, organisasi
profesi, aktivis, jurnalis hingga berbagai organisasi kemasyarakatan.
Bahkan, sebuah bahan kajian berjudul “Lampung Sebagai Alternatif Pusat
Pemerintahan Republik Indonesia” telah dihasilkan dari
Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Kota Bandar Lampung medio
Agustus 2017 lalu. Lansir inspiratif.co.id

“Delegasi masyarakat Lampung berkunjung ke Ketua Majelis
Permusyawarakatan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Zulkifli Hasan guna
melaporkan, meminta dukungan dan memohon arahan beliau terkait
rekomendasi FGD bahwa Lampung siap menjadi pusat pemerintahan RI.
Bila gagasan yang dilontarkan Presiden Jokowi hendak diimplementasikan,
Lampung mampu menunjang visi-misi dari negara,” ujar Ketua Yayasan
Alfian Husin yang menjadi inisiator FGD, Andi Desfiandi kepada media di
Senayan, Jakarta, Kamis 14 September 2017.

Doktor lulusan Unpad Bandung tersebut menjelaskan, Lampung memiliki
sumberdaya dan kesiapan berbagai indikator untuk menjadi ibu kota
negara. Berdasarkan kajian geopolitik, ekonomi, infrastruktur,
telekomunikasi dan informasi teknologi, sosial budaya, planologi
dan lintas keilmuan yang telah dilakukan, Lampung diyakini adalah
alternatif utama untuk rencana pemindahan Ibu Kota Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Terkait indikator aman dari gempa dan bencana, lanjut Andi, kajian
mitigasi telah dilakukan oleh tim ahli yang merekomendasikan wilayah
timur dari Provinsi Lampung yakni bentangan dari Kabupaten Lampung
Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang
hingga Mesuji yang aman dari gempa dan bencana.

Mengenai ketersediaan lahan yang hendak dijadikan lokasi pemindahan ibu
kota, negara melalui Kementerian Kehutanan dan PTPN VII memiliki banyak
aset puluhan ribu hektar tanah yang sangat mungkin dikonversi menjadi
lahan ibu kota, sehingga Pemerintah RI tak
perlu keluarkan biaya pembelian tanah hingga dapat meminimalisir
konflik dan spekulan tanah.

Kelebihan lain Provinsi Lampung yang dituangkan dalam kajian adalah
bahwa Lampung sangat dekat ke Jakarta dengan ketersediaan konektivitas
moda transportasi yang beragam sehingga memudahkan mobilisasi barang dan
orang dengan biaya lebih terjangkau. Selain adanya
4 bandara komersial plus aset TNI yakni Bandara Radin Inten dai Lampung
Selatan, Bandara Taufik Kiemas di Serai Lampung Barat, Bandara Gatot
Subroto di Way Kanan, Lanud Astra Ksetra di Tulang Bawang, juga
ditunjang dengan kesiapan Pelabuhan Bakauheni dan Panjang,
serta proses pembangunan Jalan Tol dan Kereta Api Trans Sumatera yang
akan semakin menunjang sarana transportasi Jakarta-Lampung.

“Jadi wacana ini memang  berdasarkan kajian ilmiah, bukan hanya mimpi
semata. Kami mengajak kepada semua stakeholder pemangku kepentingan di
Lampung yakni para akademisi, pemuka agama, tokoh adat, kepala daerah
dan birokrasi pemerintahan, berbagai organisasi
kemasyarakatan, pengusaha, jurnalis, politisi dan aktivis untuk
bersama-sama berjuang mewujudkan Lampung sebagai Ibu Kota Pemerintahan
NKRI!” pungkas Andi Desfiandi.

Saat pertemuan, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan sempat melakukan sesi foto
bersama dan menerima berkas dokumen FGD “Lampung Sebagai Alternatif
Pusat Pemerintahan Republik Indonesia” sebagai bahan untuk dipelajari
lebih lanjut dan berjanji akan mengatur waktu untuk
diskusi lanjutan dengan masyarakat Lampung.

“Hari ini saya didatangi teman-teman untuk menyampaikan aspirasi agar
Provinsi Lampung dapat menjadi Ibu Kota NKRI. Lampung memang dekat
dengan Jakarta, apalagi kalau nanti Jembatan Selat Sunda jadi dan
memiliki sarana prasarana prasyarat untuk menjadi ibu
kota. Saya sebagai putra daerah Lampung mendukung aspirasi teman-teman
tersebut,” tegas Zulkifli Hasan dengan wajah gembira.

Sebelumnya, delegasi tokoh Lampung sempat menemui secara informal Ketua
Badan Anggaran DPR RI Aziz Syamsuddin yang berasal dari Dapil Lampung
dan berbincang santai di ruangan rapat Komisi III DPR RI menyampaikan
kseiapan Lampung menjadi pusat pemerintahan RI.
Untuk diketahui, beberapa negara di berbagai belahan dunia telah
berhasil melakukan pemindahan ibu kota ke daerah baru sehingga mampu
menciptakan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan
warganya.

Berikut daftar nama tokoh Lampung yang bertemu dengan Ketua MPR RI, Kamis (14/9/2017) dari pukul 12.30-14.30 WIB:

1. Dr. Andi Desfiandi (Ketua Yayasan Alfian Husin)

11. Ferry Mulyadi (jurnalis), 12. Ricky Tamba (Wasekjen ProDEM/ aktivis KGM Lampung).

#LampungPusatPemerintahanNKRI